Thursday, February 16, 2017

Lagi! Orangutan Dibantai di Kebun Sawit

Nampaknya usaha sosialisasi yang dilakukan berbagai pihak mulai pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) untuk melindung satwa Orangutan Kalimantan (Pongo Pygmeaus) belum sepenuhnya berhasil. Berbagai pakta, MoU dan sejenisnya sudah ditandatangi secara triparit antara pemerintah, pengusaha (kebun sawit) dan didampingi NGO.

Terbukti orangutan kembali dibantai di blok F11 areal PT Susantri Permai di Desa Tumbang Puroh, Kecamatan Sei Hanyo, Kabupaten Kapuas. PT Susantri Permai merupakan anak perusahaan dari Genting Plantations Berhad Malaysia yang juga punya bisnis rumah judi Genting Casino.

Peristiwa sadis itu berawal saat operator Farm Tractor bernama Cunong melihat orangutan yang memasuki areal kebun sawit tersebut. Cunong kemudian menyampaikan kepada pekerja lain di camp.

Cunong bersama rekannya Arianto dan beberapa orang buruh lainnya, melakukan perburuan dengan berbekal senapan angin. Orangutan itu kemudian dihabisi dan tubuhnya dibawa ke camp. "Bangkainya dibawa ke camp Tapak untuk dikuliti dan dipotong-potong dan dikonsumsi oleh beberapa warga," kata seorang buruh, saksi yang tak mau disebutkan identitasnya, Selasa (14/2/2017).

Dari beberapa foto yang didapat, primata dengan kemiripan genetis mencapai 94 persen dengan manusia itu dibantai dengan sadis. Hal itu membuat Yayasan Borneo Orangutan Survival (BOS) Nyaru Menteng geram. Pasalnya, peristiwa ini menjadi pukulan telak di tengah usaha pelestarian orangutan yang terancam punah.





Polisi Tangkap Pelaku

Kapolres Kapuas AKBP Jukiman Situmorang langsung membentuk tim setelah mendapatkan informasi pembantaian orangutan di Kecamatan Sei Hanyo. Bahkan informasinya tim sedang bergerak untuk mengamankan para pelaku.

AKBP Jukiman mengatakan setelah informasi diterima, tim langsung dibentuk dan diterjunkan ke lokasi pembantaian. Bahkan empat orang yang diduga pelaku sedang diupayakan untuk diamankan. 

Aparat Polres Kapuas berhasil mengungkap kasus pembantaian orangutan di Desa Tumbang Puroh Kecamatan Sei Hanyo Kabupaten Kapuas. Sepuluh orang terduga pelaku langsung diamankan, Selasa (14/2/2017) malam.

"10 pelaku sudah kami amankan lengkap dengan barang bukti dan sedang perjalanan ke Kapuas," kata Kapolres Kapuas AKBP Jukiman Situmorang kepada Borneonews, Rabu (15/2/2017).

Para terduga pelaku itu akan dijerat Pasal 40, Ayat 2 dan 5, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Tuesday, January 10, 2017

Kasus Bupati Katingan, Moralitas Tetap Penting

Kasus yang menimpa Bupati Katingan AYT yang tertangkap 'basah'  bersama perempuan berinisial FY yang bukan istrinya di dalam kamar sebuah rumah kontrakan di Jalan Nangka Kelurahan Kasongan, Kecamatan Katingan Hilir, Kamis (5/1/2017) sekitar pukul 02.00 dinihari.

Berita terkait kasus ini dan pernak perniknya sudah menjadi viral dan tersebar seantero Indonesia. Kasus Bupati Katingan ini juga menjadi viral di berbagai jejaring media sosial (medsos). Kita seolah diingatkan kembali soal kasus Bupati Garut Aceng Fikri beberapa tahun lalu.



Satu hal yang ingin saya bahas kali ini, yakni moralitas. Banyak aktivis yang menganggap moralitas itu tidak terlalu penting. Mereka justru mengedepankan kapasitas. Pemimpin itu mau pemabuk, pezina, mo limo kasarannya tidak apa-apa asal kapasitasnya, kemampuannya memimpin bagus dan tidak korupsi.

Lalu kasus di Katingan ini bagaimana? Terbukti perzinahan Bupati Katingan AYT dengan FY yang belakangan diketahui PNS di RSUD setempat dan istri seorang anggota Polri ini telah mengguncang Indonesia. Bahkan bisa dibilang, lebih memalukan dari korupsi. Meski AYT seolah tanpa rasa malu dan terkesan santai.

Satu hal yang penting, masih relevankah? Kawan-kawan mahasiswa yang teriak dengan tangan terkepal berjuang untuk rakyat, namun di sisi lain mereka juga mabuk di sekretariat mahasiswa, kumpul kebo, kumpul sapi, kumpul jaran di kos-kosan. Bagaimana itu?

Jadi moralitas itu tetap penting di samping kapasitas yang mumpuni. Jangan sampai mabuk, zina, judi dll seolah diperbolehkan asal tidak korupsi. Kalau ada pemikiran aktivis seperti ini, cek di kosnya jangan-jangan dia kumpul jaran.... 

Wednesday, January 4, 2017

Heboh Soal 'Fitsa Hats', Bagaimana Seharusnya Dokumen BAP Diperlakukan?

Beberapa jam terakhir ini, kata 'Fitsa Hats' menjadi viral. Frase yang konon sebenarnya nama restoran waralaba AS 'Pizza Hut' ini tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Novel Chaidir Hasan atau Novel Bamukmin atau Habib Novel yang menjadi saksi kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.



Terlepas dari semua kontroversinya, saya ingin menyoroti bagaimana seharusnya memperlakukan dokumen BAP? Sebab BAP memang 'setengah' rahasia. Saya sebut setengah karena salinan dokumen BAP juga dipegang orang yang di-BAP. Jadi sebenarnya, tidak ada istilah BAP bocor. Sebab, memang ada salinan BAP yang dipegang selain penyidik. 

Menurut saya, perdebatan siapa yang salah soal 'Fitsa Hats' yang kini jadi viral, tidak perlu dibahas. Satu hal yang penting ke depan, bagaimana seharusnya kita memperlakukan dokumen BAP? Sebab dalam beberapa kasus, kebocoran BAP ini memang memicu kehebohan tersendiri dan cukup menghabiskan energi.

Kasus Ariesman Widjaja
Sebelum heboh kata 'Fitsa Hats' beserta meme-meme lucu yang menyertainya. Peristiwa 'bocornya' BAP ini juga sempat menjadi berita heboh beberapa waktu lalu. Yakni, dugaan bocornya hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bentuk BAP tersangka Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja yang bocor ke tangan wartawan.

Mengutip berita Kompas, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama marah karena pemberitaan yang menyebutkan, dirinya membarter penurunan kontribusi pengembang proyek reklamasi dengan dana dari PT Agung Podomoro Land untuk biaya penggusuran Kalijodo.

"Kan di berita ditulis dari penyidik, informan di KPK, ditulis sama Tempo. Berarti Tempo punya informan di KPK. Tapi aku enggak tahu, penyidik enggak ngeluarin kertas ini lho ke aku? Berarti ini siapa yang fitnah? Kok Tempo bisa dapat ini?" kata dia di Balai Kota, tadi pagi.

"Saya akan gugat, lu dapat darimana tulisan ini. Karena ini penggirangan opini yang bagi saya, ini bajingannya luar biasa. Saya enggak tahu siapa yang bikin ini," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (13/5/2016).

Nah, terus bagaimana? BAP ini memang harus diatur, apakah murni rahasia? atau tetap setengah rahasia seperti sekarang? Ya wis lah Lur...nek durung iso jawab, gawe PR wae...sambil didiskusikan bersama teman tetangga sanak saudara rekan dll....

Tuesday, January 3, 2017

PSK China Masuk Sebagai Turis, Kebijakan Bebas Visa Harus Dikaji Ulang

Sebanyak 76 PSK asal Cina yang masuk sebagai turis ditangkap Ditjen Imigrasi, Sabtu (31/12/2016). Para PSK itu terjaring dalam razia yang digelar oleh Tim pengawasan orang asing, Ditjen Imigrasi pada malam pergantian tahun baru.

Fakta ini membuktikan bahwa masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal asal China itu bukan isapan jempol belaka. Namun, itu bukan permasalahan yang ingin saya bahas. Masuknya TKA ilegal yang menyamar sebagai turis ini harus dimaknai sebagai perkara serius.

Pasalnya, hal ini terkait dengan beberapa kebijakan yang diterapkan pemerintah akhir-akhir ini. Yakni, kebijakan bebas visa bagi wisatawan dengan izin tinggal selama 30 hari di Indonesia. Kebijakan ini akhirnya disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. 

Salah satunya, para pengusaha panti pijat yang mendatangkan para perempuan 'semlohai' asal Negeri Tirai Bambu ini. Perempuan-perempuan ini dengan mudah masuk sebagai turis dan tinggal selama 30 hari di Indonesia dengan kebijakan bebas visa.


Sebanyak 76 WNA China diamankan petugas imigrasi dari sejumlah tempat hiburan malam yang diduga memfasilitasi kegiatan warga asing secara ilegal saat pesta tahun baru berlangsung. (http://photo.sindonews.com/)

Dorongan Sektor Pariwisata
Lalu, apa sih dasar pemberlakuan bebas visa ini? Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan kunjungan wisata di Indonesia. Saya tidak tahu, apakah Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang mengusulkan itu? atau instansi yang lain.

Boleh kita panas dengan prestasi Thailand yang obyek wisatanya sedikit tapi kunjungan wisatanya banyak. Namun, tapi, ning...kudu eling, apakah murni yang dijual Thailand itu obyek wisata alam? Sebab menetapkan bebas visa untuk kunjungan 30 hari hanya untuk mengejar target kunjungan wisata itu sangat riskan.

Lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Kita lebih sulit mengontrol orang-orang yang masuk ke negara kita. Jadi kalau semasa saya penataran P-4 dulu, sistem pertahanan keamanan masyarakat semesta (Hamkamrata) kita juga bakal kesulitan menangkal masuknya orang-orang asing dengan kebijakan bebas visa ini. 

Jadi, usul saya, mohon direvisi kebijakan bebas visa itu...mekaten Bos...mohon maaf jika tidak berkenan inggih...

Monday, January 2, 2017

Ancaman Terhadap Demokrasi Makin Nyata

Akhir-akhir ini, ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat semakin nyata. Pemerintah yang notabene didukung mayoritas aktivis yang dahulu melawan rezim otoriter orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto seolah lupa.

Kini, pemerintah seolah tidak sadar. Bahwa dengan penutupan berbagai situs dengan tuduhan menyebarkan radikalisme, kemudian tuduhan makar ke beberapa aktivis dan yang paling fenomenal tentu saja UU mengenai ujaran kebencian alias hate speech.

Semua itu membuat kondisi yang ada saat ini, menurut saya bahkan tidak jauh berbeda dengan pengetatan informasi semasa orde baru berkuasa. Hanya saja, saat ini mereka yang dulu ditekan gantian sekarang menekan. Ya, menumbangkan rezim lama kemudian mendirikan rezim baru yang ternyata bergaya lama.

Sekarang ini bisa dibilang, "Silahkan bicara sebebas-bebasnya, tapi harus sesuai dengan kemauan saya!" Jika tidak, bakal banyak jerat menanti mulai hate speech dan jerat-jerat sejenisnya. Sehingga, masyarakat akan ketakutan bahkan sekedar 'berpikir' untuk mengkritik pemerintah.



Pemberangusan model baru ini bukan dengan pembredelan seperti masa orba. Namun, pengerahan opini secara massal melalui media massa yang saat ini mayoritas mendukung pemerintah secara membabi buta. Seperti yang baru-baru ini muncul. Yakni, kondisi ekonomi di Indonesia paling bagus atau ya minimal baik.

Padahal, fakta di lapangan, masyarakat kehidupannya semakin susah. Keluhan ini hampir ditemui secara merata terutama di kalangan rakyat kecil yang bekerja di sektor non formal. Uniknya, mereka itu mengeluh secara diam-diam. 

Seperti pedagang sayur langganan saya, dia hanya curhat kepada rekannya. Begitu saya konfirmasi, dengan mempertahankan egonya, disebabkan peristiwa pencoblosan 2014 lalu, dia malu kalau mengakui salah coblos, dia tegas bilang, "Ah nggak Mas, masih bagus kok, lancar saja usaha," kata dia sambil nyengir (ketahuan banget kalau menutupi fakta sebenarnya). 
Chimpanzee Smiling
@kandilsasmita. Powered by Blogger.